Peninjauan Ulang terhadap Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Kota Sukabumi Tahun 2025

dan Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) Kota Sukabumi Tahun 2025

Melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), Pemerintah Kota Sukabumi berwenang mengatur, memungut, dan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk menyokong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dasar pemungutan PBB-P2 dibasiskan pada dua elemen penting, yakni besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan besaran persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Pemutakhiran besaran NJOP secara berkala menjadi krusial untuk memastikan kesesuaian besaran pungutan dengan kondisi pasar saat ini. Dengan demikian, keadilan beban pajak, kepastian hukum dalam pemungutan pajak properti, serta peningkatan pelayanan publik akan dapat diraih.

Dalam rangka mendukung asesmen NJOP oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, Suryakanta Institute dan Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada (PSPD UGM) melaksanakan kajian ini untuk:

1. Menganalisis sejauh mana NJOP dan NJKP pada pengaturan PBB-P2 mencerminkan harga riil pasar dan kesesuaian pada regulasi pemerintah pusat.
2. Mengidentifikasi potensi peningkatan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Sukabumi melalui penyesuaian NJOP dan NJKP yang lebih akurat.
3. Merumuskan rekomendasi strategi penyesuaian NJOP dan NJKP yang dapat diimplementasikan di Kota Sukabumi dalam pemungutan PBB-P2.

Kajian menggabungkan analisis Assessment Sales Ratio (ASR) dengan analisis tematik (thematic analysis) terhadap: (1) survei dan observasi langsung terhadap tanah dan bangunan untuk memahami konteks fisik; (2) wawancara terhadap pemilik, penjual, maupun agen tanah dan bangunan; (3) wawancara mendalam dan FGD dengan para pemangku kepentingan Kota Sukabumi terkait implementasi regulasi PBB-P2 untuk mendapatkan konteks sosial; (4) regulasi dan data-data relevan dari pemerintah. Hasil kajian menunjukkan kebutuhan pengelolaan risiko sosial dan administratif oleh Pemerintah Kota Sukabumi, sekaligus strategi optimalisasi potensi fiskal PBB-P2 berbasis pemutakhiran data yang semakin andal.