
HUT Ke-3 Suryakanta Institute Meneguhkan Komitmen
Suryakanta Institute memperingati hari jadi yang ketiga pada Sabtu (11/7/2026), di Kini Kupi, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Mengusung tema Jejak Langkah
Ruang pertukaran gagasan yang terbuka—tempat pengetahuan, pengalaman, dan perspektif saling berjumpa untuk memperkaya arah kebijakan publik.
Itulah ketiga prinsip utama yang mendasari aktivitas kajian kebijakan publik Suryakanta Institute. Kajian dikerjakan dengan standar keilmuan yang terjaga.
Ruang pertukaran gagasan yang terbuka—tempat pengetahuan, pengalaman, dan perspektif saling berjumpa untuk memperkaya arah kebijakan publik.
Suryakanta Institute berkomitmen menghadirkan analisis berbasis data dan sains demi kebijakan publik yang berkualitas dan berdaya guna bagi masyarakat.
Aktif terlibat bertukar gagasan dalam forum dan jajak pendapat untuk merespon suatu isu

Suryakanta Institute memperingati hari jadi yang ketiga pada Sabtu (11/7/2026), di Kini Kupi, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul. Mengusung tema Jejak Langkah

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pekan Orientasi Fungsionaris (POF) di Pusat Pastoral Mahasiswa Katolik Yogyakarta,

Yogyakarta – Suryakanta Institute menggelar program unggulan Srawung Demokrasi edisi perdana, bertajuk Terpilihnya Paus Leo XIV dalam Pusaran Politik Global:

Suryakanta Institute berkolaborasi dengan Pusat Studi Perdagangan Dunia (PSPD) UGM dan Matsushita Gobel Foundation menyelenggarakan Diskusi dan Bedah Buku Praksis

Suryakanta Institute menggelar Rapat Kerja Tahunan (RKT) pada 17 hingga 18 Desember 2024 di Crystal Lotus Hotel, Yogyakarta. Dihadiri secara
Suryakanta Institute berkomitmen pada penyusunan analisis berbasis data dan ilmu pengetahuan, untuk memberikan kontribusi strategis dalam pengembangan kebijakan publik yang berkualitas.
Kami meyakini bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah fondasi pembangunan masyarakat Indonesia yang adil dan berkelanjutan.
Kami memandang kajian ekonomi pembangunan sebagai proses kebijakan yang harus berbasis data, kontekstual, dan berkelanjutan.
Kami mendorong kajian tata ruang sebagai instrumen kebijakan strategis yang berbasis pada kajian ilmiah dan partisipasi publik.
Kami menempatkan kegiatan digitalisasi layanan publik sebagai agenda reformasi tata kelola pemerintahan.
Oleh sebab itu, kami hadir sebagai lembaga yang fokus mendorong kebijakan yang ramah lingkungan dan keberlanjutan.
Kami mengupayakan studi-studi terkait city branding sebagai proses kebijakan yang terencana dan berbasis riset.
Kami menempatkan legal drafting sebagai kerja strategis yang berbasis analisis kebijakan dan kepentingan publik.