Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan Pekan Orientasi Fungsionaris (POF) di Pusat Pastoral Mahasiswa Katolik Yogyakarta, Selasa (30/3/2026). Kegiatan ini diikuti oleh kader muda PMKRI yang terlibat aktif dalam diskusi bersama sejumlah narasumber dengan berbagai topik strategis.
Salah satu pembicara yang hadir adalah peneliti Suryakanta Institute, Lukas Benevides. Dalam pemaparannya, ia mengusung tema “PMKRI dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Rebut Kembali Ruang Publik melalui Kaderisasi Berdampak”. Tema tersebut dinilai sejalan dengan tujuan POF sebagai ruang refleksi organisasi sekaligus upaya membangun gerakan yang lebih progresif dan relevan.
Demokrasi dinilai paling relevan
Lukas menjelaskan bahwa PMKRI Yogyakarta memiliki posisi penting sebagai bagian dari masyarakat sipil yang lahir dari sejarah panjang perjuangan demokrasi di Indonesia. Tradisi ini menegaskan keberpihakan organisasi terhadap sistem demokrasi sebagai ruang hidup bagi partisipasi publik.
Menurutnya, demokrasi memungkinkan hadirnya ruang publik yang terbuka, sehingga PMKRI dapat berperan sebagai alternatif dalam memperjuangkan nilai-nilai publik. Ia menilai sistem ini lebih tepat dibandingkan otokrasi karena memberikan ruang bagi keterlibatan warga negara.
Demokrasi bawa dampak sosial dan ekonomi
Dalam paparannya, Lukas juga merujuk pada sejumlah pemikiran ilmuwan politik terkait keunggulan demokrasi. Sistem demokrasi dinilai mendorong partisipasi, representasi, kompetisi, serta responsivitas dalam pengambilan keputusan.
Tak hanya itu, demokrasi juga berkontribusi pada kohesi sosial melalui pembentukan norma saling menghormati dan penerimaan. Perbedaan politik, kata Lukas, seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari dinamika warga negara yang setara.
Dari sisi ekonomi, demokrasi dianggap mampu menciptakan stabilitas jangka panjang melalui kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Kondisi tersebut dinilai lebih menjanjikan dibandingkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada hasil cepat namun minim penguatan kelembagaan.
Oligarki masih mendominasi
Meski demikian, Lukas menilai praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi persoalan serius. Ia menyoroti kuatnya pengaruh elit-oligarki yang mengendalikan proses politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, partai politik cenderung kehilangan fungsi ideologis dan lebih berperan sebagai alat kepentingan elit. Akibatnya, distribusi sumber daya politik dan ekonomi menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Ia juga menyinggung lemahnya kinerja lembaga negara. Baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dinilai tidak sepenuhnya independen dan rentan terhadap kepentingan politik, sehingga mengurangi kualitas demokrasi.
Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil dinilai belum cukup solid. Berbagai gerakan akar rumput masih bersifat sporadis dan belum terorganisir secara kuat, sehingga sulit menjadi kekuatan penyeimbang yang berkelanjutan.
Kaderisasi jadi strategi utama
Sebagai respons atas kondisi tersebut, Lukas menekankan pentingnya peran PMKRI dalam memperkuat demokrasi. Ia menyebut organisasi perlu memastikan praktik demokrasi berjalan secara substansial, sekaligus bersikap kritis terhadap gejala otokrasi. Selain itu, kader PMKRI didorong untuk aktif dalam dinamika demokrasi, baik di dalam partai, antar partai, maupun dalam relasi antar kekuatan politik yang lebih luas.
Lukas menegaskan bahwa kaderisasi harus dimaknai sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar pembentukan loyalitas organisasi. Kader perlu dibekali kemampuan teknis, kepemimpinan, serta etika politik agar mampu berperan dalam pengambilan kebijakan publik.
“Ke depan, para kader dan anak muda akan menjadi penentu arah bangsa. Karena itu, kaderisasi harus memastikan kepemimpinan berada di tangan yang tepat,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa kesiapan kader yang matang, demokrasi berpotensi terus didominasi oleh pihak-pihak yang menjadikan politik sebagai alat akumulasi kekuasaan dan kekayaan semata.