Frasa ‘Indonesia Gelap’ bukan semata-mata menggambarkan bahwa tak ada cahaya di negara ini, tetapi sebagai ungkapan kekecewaan atas kebijakan pemerintah. Tagar #IndonesiaGelap menjadi trending topic di sosial media X sejak 17 Februari 2025. Keadaan ini mulai panas ketika adanya suatu gerakan mahasiswa memberi reaksi, dengan melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta yang dimulai pada Senin (17/2), dengan slogan yang sama.
Aksi Indonesia Gelap diikuti oleh ribuan mahasiswa dengan BEM SI sebagai koordinator serta koalisi masyarakat sipil yang berlangsung selama lima hari berturut-turut, 17-21 Februari 2025. Pada hari keempat, aksi menyebar ke beberapa kota besar di Indonesia, di antaranya Palembang, Medan, Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Banjarmasin, Aceh, Bali, Yogyakarta, hingga Mataram. Unjuk rasa berlangsung di kantor pemerintahan dengan memasang spanduk hitam-putih bertuliskan Indonesia Gelap.
Dalam kurun waktu lima hari, massa terus menyuarakan tuntutan yang sama kepada kebijakan Prabowo-Gibran yang dinilai tidak mendukung kepentingan rakyat. Salah satu pemicu unjuk rasa tersebut karena kebijakan Prabowo yang dinilai kontroversial, yakni terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada aspek-aspek penting, seperti pendidikan.
Prabowo melakukan efisiensi anggaran pendidikan hingga mencapai lebih dari Rp310 triliun. Pemangkasan dana untuk membiayai kebijakan yang ia rumuskan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi yang bertajuk Indonesia Gelap menjadi pengingat agar pemerintah merumuskan kebijakan untuk menjalankan pemerintahan dengan mengakomodir kepentingan rakyat.
Aksi Indonesia Gelap sebagai bentuk gelombang protes terbesar sejak Prabowo dilantik pada 20 Oktober tahun lalu. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil menyuarakan tuntutan yang utamanya berupa penolakan revisi UU Minerba yang bermasalah, pengesahan RUU perampasan aset, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, penolakan pemotongan anggaran, penolakan keterlibatan presiden ketujuh RI dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, penolakan revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Tuntutan juga meliputi reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri, penolakan impunitas dan tuntaskan kasus HAM berat, penolakan revisi peraturan tata tertib DPR, realisasikan anggaran tukin dosen, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, dan evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.
Demonstrasi mendapat respon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, pada Kamis (20/2) di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Prasetyo menandatangani draft tuntutan mahasiswa sebagai suatu respon bahwa pemerintah secara terbuka menerima dan akan mempelajari tuntutan yang diajukan.
“Kami di sini atas izin dan restu dari Bapak Presiden, untuk ditugaskan berjumpa dengan adik-adik semuanya. Mari berdiskusi terkait poin-poin tuntutan dan berikan masukan yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah,” ungkap Prasetyo Hadi.
Selain Mensesneg, Prabowo juga memberikan respon terhadap aksi demonstrasi. Setelah berakhirnya gelombang orasi Indonesia Gelap, Prabowo menemui beberapa perwakilan dari sejumlah awak media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (22/2).
Prabowo berdiskusi dengan para pemimpin redaksi (pemred) dan jurnalis di antaranya Pemred IDN Times, Uni Zulfiani Lubis; Pemred Katadata, Yura Syahrul; Presiden Direktur Nusantara TV, Don Bosco Selamun; Pendiri Narasi, Najwa Shihab; Pemred SCTV, Retno Pinasti; Pemred Detik.com, Alfito Deannova Gintings; Direktur Antara, Irfan Junaedi, dan sejumlah pimpinan media massa lainnya.
“Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” ungkap Prabowo saat selesai berdiskusi dengan sejumlah pimpinan media massa, di Padepokan Garuda Yaksa, kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor.
