Tanggal 27 November 2024 ditetapkan sebagai hari di mana rakyat Indonesia akan menyalurkan hak pilihnya untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi, serta kota dan kabupaten. Perhelatan pemilihan kepala daerah telah menjadi hal yang dinanti-nantikan rakyat Indonesia. Kepemimpinan yang progresif memberikan harapan baru bagi masyarakat di berbagai pelosok negeri.
Kepemimpinan merupakan citra yang perlu dibangun oleh ribuan kandidat dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Walaupun banyak yang memperoleh dukungan, dan tidak sedikit yang berupaya mendapatkan sokongan suara dari pendahulu maupun dari kelompok-kelompok berpengaruh di masyarakat, tetapi karakteristik pribadi menjadi hal yang diperhatikan semua golongan pemilih, baik pemilih pemula maupun generasi yang lebih senior.
Menurut Bass (1985), pemimpin yang transformasional adalah mereka yang memiliki kharisma dan inspirasional. Secara intelektual, mereka menstimulasi para pengikutnya, mengutamakan rasionalitas, dan mengedepankan kemampuan pemecahan masalah. Di tengah kondisi masyarakat yang menghadapi berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, pemimpin yang bertindak untuk memberikan solusi, dan mengambil langkah-langkah kebijakan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat, menjadi pertimbangan utama bagi para pemilih.
Lebih daripada itu, kepemimpinan transformasional tidak hanya berhenti pada visi dan misi, tetapi juga pada pembaharuan komitmen dan restrukturisasi sistem untuk pencapaian tujuan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi saling memberikan stimulan yang mengubah para pengikut mereka juga menjadi pemimpin dan mereka sendiri menjadi agen moral (Leithwood dalam Chasin, dkk., 2000., p.1).
Di masa lalu, sudah terlalu banyak kandidat yang hanya memberikan janji tanpa realisasi ketika terpilih. Apatisme masyarakat memuncak ketika kepercayaan mereka dikhianati dengan berbagai tindakan pemimpin yang mementingkan kepentingan pribadi dan golongan. Moralitas para pemimpin pun diragukan karena tindakan beberapa orang yang menunjukkan inkonsistensi dengan janji pilkada.
Mengembalikan kepercayaan publik sekaligus memperbaiki sistem pemerintahan membutuhkan komitmen juga keselarasan antara visi dan langkah konkrit seorang pemimpin. Kepercayaan masyarakat perlu direngkuh kembali melalui sosok-sosok yang dapat dipercaya, berintegritas, dan akuntabel. Pada akhirnya, dalam menghadapi berbagai tantangan dan masalah di tengah masyarakat, mendapatkan pemimpin yang mengutamakan rakyat adalah harapan setiap warga negara.
