Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana terkait evakuasi 1000 warga Gaza ke Indonesia. Disampaikan saat jumpa pers pada Rabu (9/4) di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, sebelum melawat ke negara-negara Timur Tengah.
Prabowo mengungkapkan bahwa evakuasi tersebut hanya bertujuan sementara dan bukan relokasi permanen. Pihaknya juga menegaskan bahwa evakuasi dilakukan jika mendapat persetujuan berbagai pihak yang terlibat dalam membantu warga Palestina.
Dalam rencana evakuasi tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa akan bekerja sama dengan otoritas Palestina yang dipimpin Mahmoud Abbas. Ia menekankan harus adanya persetujuan serta kerja sama dengan berbagai pihak yang bersangkutan.
“Syaratnya adalah semua pihak harus menyetujui hal ini. Mereka harus kembali ke daerah mereka asal setelah pulih,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.
Selaras dengan presiden, Menteri Luar Negeri, Sugiono, menyatakan dukungannya. Namun, evakuasi berdasar pada konsultasi lebih lanjut dengan berbagai pihak, serta bukan menjadi relokasi permanen. Pihaknya menegaskan Indonesia mendukung dan membantu warga Gaza yang kesulitan tanpa bertujuan merelokasi dari tanah airnya.
“Sesuai arahan presiden, evakuasi warga Gaza di Indonesia bersifat sementara dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk memindahkan warga Palestina tersebut dari tanah airnya,” Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (10/4), melansir Tempo.
Rencana evakuasi warga Palestina ke Indonesia telah memunculkan polemik di dalam negeri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) buka suara, menilai bahwa rencana tersebut menimbulkan kontroversi serta kontradiktif terhadap perjuangan warga Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan negaranya.
MUI dalam pandangannya, jika tidak dikaji dengan saksama, rencana Prabowo itu akan terkesan beriringan terhadap upaya Perdana Menteri Israel, Netanyahu, dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengosongkan wilayah Gaza agar dapat dikuasai Israel. Hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan konsolidasi dukungan dari Indonesia ke Palestina.
“Presiden sudah mengeluarkan pandangan tentang evakuasi, tetapi menimbulkan kontroversi. Kontroversi ini kalau dibiarkan, ini menjadi benih-benih meretaknya konsolidasi,” ungkap ketua MUI Bidang Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, di Kantor Pusat MUI, Jakarta Pusat, Senin (14/4), melansir Kompas.
Selaras dengan apa yang disampaikan oleh MUI, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tidak ada penjelasan terkait rencana tersebut. Ia mendesak pemerintah serta Menteri Luar Negeri untuk segera memberikan penjelasan secara rinci terkait hal tersebut.
“Hingga saat ini belum terdapat penjelasan terkait rencana Presiden tersebut, apakah ini mengevakuasi atau merelokasi. Jadi kami dari DPR tentu saja menginginkan ada penjelasan lebih,” ujar Puan Maharani di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta Pusat, pada Senin (14/4), melansir Tempo.
